Presiden Prabowo Subianto pimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026, evaluasi kinerja pertahanan dan keamanan nasional sepanjang 2025, hadiri KSAD Maruli Simanjuntak, KSAU Tonny Harjono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Mendagri Tito Karnavian.
Agenda rutin awal tahun ini soroti keberhasilan pengamanan Natal dan Tahun Baru, plus persiapan Ramadhan serta Idul Fitri, dengan pengarahan strategis Prabowo soal langkah ke depan. Diskusi di Jawa11 ramai soroti sinyal kuat kontrol sipil atas militer, tapi kritik muncul soal transparansi agenda tertutup ini—apakah evaluasi objektif atau afirmasi loyalitas pasca-pemilu 2024.
Fokus Evaluasi
KSAD Maruli sebut rapat bahas evaluasi kinerja dan tindak lanjut internal TNI-Polri, mulai Kodim-Polres hingga matra utama. Tito Karnavian nilai ini kelanjutan rakor kepala daerah Sentul, fokus pertahanan nasional. Namun, tanpa rilis resmi hasil, publik ragu apakah temuan korupsi pengadaan atau pelanggaran HAM ditangani tegas.
Arahan Strategis
Prabowo harap tekankan dedikasi TNI-Polri untuk bangsa seperti Rapim 2025, di mana ia tegaskan monopoli kekerasan negara wajib lindungi rakyat. Kritikus khawatir pengarahan militeristik ini abaikan reformasi Polri yang masih rentan pelanggaran berkejaran.
Implikasi Politik
Rapim ini uji dinamika Prabowo-Gibran dengan institusi keamanan, terutama pasca-kontroversi UU TNI kontroversial. Tanpa akuntabilitas publik, agenda “rutin” berpotensi jadi formalitas prestise bukan perubahan substansial.
